Peraturan dan Standar

STANDARD FEE

 

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS PUSAT

MASYARAKAT PROFESI PENILAI INDONESIA

Nomor : 010/MAPPI-KEP/X/2014

TENTANG

STANDAR IMBALAN JASA USAHA JASA PENILAI

 

Menimbang      :  

1.  Bahwa dalam menjalankan tugas pokok MAPPI dalam membina profesi Penilai dan badan usaha jasanya sehingga mendapat apresiasi secara Nasional maupun Internasional berikut dengan fungsi MAPPI sebagai organisasi rujukan anggota dalam melaksanakan kegiatan praktek penilaian.

2.  Bahwa Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) menetapkan jumlah imbalan jasa yang diajukan kepada Pemberi Tugas harus merujuk kepada standar imbalan jasa (fee) minimum yang ditetapkan asosiasi Penilai.

3. Bahwa telah ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Pusat MAPPI tentang Standar Imbalan Jasa (fee) minimum.

4. Bahwa dengan mempertimbangkan apa yang dimaksud pada huruf 12 dan 3 di atas, perlu menetapkan Standar Imbalan Jasa (fee) Minimum bagi Usaha Jasa Penilai 

 

Mengingat        :          

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik.

3. Peraturan Bapepam & LK No. VIII.C.1 Tahun 2008.

4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/2005 dan No. 11/2/2009 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.01/2014 Tentang Penilai Publik.

6. Anggaran Dasar MAPPI Pasal 8 huruf b, Pasal 10 dan Pasal 21 huruf e.

7.Surat Keputusan Pengurus Pusat MAPPI Nomor:004/MAPPI-KEP/II/2010 tentang Standar Imbalan Jasa (fee) Minimum Usaha Jasa Penilaian.

8. Surat Keputusan Pengurus Pusat  MAPPI Nomor:007/MAPPI-KEP/V/2014 Tentang Tim Perumus Petunjuk Teknis Standar Imbalan Jasa Usaha Jasa Penilai.

 

 MEMUTUSKAN

Menetapkan     : 

1. Standar imbalan jasa (fee) minimum terdiri dari:

a. Billing rate minimum harian (mandays rate) bagi Penilai dan tenaga pendukung sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinyasebagaimana dinyatakan terlampir.

b. Komponen perhitungan biaya imbalan jasa Penilaian

c. Standar imbalan jasa minimum untuk pekerjaan Penilaian Properti dengan menggunakan format Laporan Penilaian Ringkas (short form report) atau disingkat ”satuan imbalan jasa minimum LPR” sebagaimana dinyatakan terlampir.

d. Standar minimum penggunaan jumlah mandays Penilai dan tenaga pendukung secara umum yang didasarkan kepada satuan billing rate minimum harian sesuai dengan jenis dan volume obyek penilaian  sebagaimana dinyatakan terlampir.

 

2. Standar imbalan jasa (fee) yang dimaksud pada butir 1 di atas berlaku dan wajib bagi kepentingan Penilai dan Usaha Jasa Penilai di Indonesia.

3. Surat Keputusan ini harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan lampirannya.

 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tanggal efektif pelaksanaan tanggal 1 Januari 2015.  Apabila dikemudian hari  terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian, maka keputusan ini akan ditinjau kembali atau dirubah sebagaimana mestinya.

 

 

DOWNLOAD SELENGKAPNYA KLIK DISINI